Kamis, 06 Agustus 2015

Sejarah Perekonomian Indonesia



Assalamualaikum Wr. Wb.

          Selamat Pagi pembaca kali ini saya akan menulis tentang Sejarah ekonomi Indonesia (No 2/3), sejarah atau jalan cerita suatu tragedy , seperti sejarah ekonomi Indonesia atau jalan cerita bagaimana awal mula ekonomi Indonesia dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia.

          Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia. Makan pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini sejalan dengan rekam jejak erjlanan bangsa indensia. Aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Ya saya awali dengan membahas sejarah Pra Kolonialisme.

SEJARAH PRA KOLONIALISME

          Sejarah perekonomian Indonesia pada Era Pra Kolonial yaitu era dimana kekuatan eropa  belum mampu menguasai daratan dan perairan Indonesia. Nusantara yang searang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Termasuk masa berkembangnya agam Hindu dan Budha sebagai agama yang pertama kali dikenal di Indonesia, sehingga adat budaya Hindu-Budha masih dapat kita lihat hingga kini terutama dari bangunan bangunan bersejarah pada masa itu. Diantaranya berbagai prasasti dan candi yang merupakan hasil budaya masyarakat indonesia pada masa itu. Kejayaan kerajaan ini berangsung mulai abad ke 4 hingga abad ke 15. Tepatnya dimulai dari masa kejayaan kerajan Kutai hingga Kerajaan Malayapura.

          Setelah masa itu, perdagangan dunia mulai berkembang seiring dengan ditemukannya Indonesia oleh berbagai bangsa lain dari berbagai belahan dunia. Pada abad ke 12 mulai lah berdatangan para pedagang atau lebih dikenal dengan sebutan Guzarat dari Timur Tengah. Terutama para pedagang berkembangsaan Arab Saudi yang beragama islam. Dan dari mereka inilah cikal bakal penyebaran dan berkembangnya agama islam di Indonesia ini.  Adanya interaksi antar pedagang dengan orang Indonesia asli berbisnis lama kelamaan berkembang menjadi akulturasi budaya. Tidak sedikit bangsa arab menikahi orang Indonesia dan menetap di Indonesia. Beberapa pengusaha local kemungkinan tertarik dengan agama baru ini dan dianggapnya menuntungkan untuk menganut keyakinan sama seperti sebagian besar pedagang.

          Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke 13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara Sumatera disebut dengan Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada akhir abad ke 14 dan awal abad ke 15 pengaruh kerajaan Majapahit di Indonesia mulai menurun Karen konflik dan meningkatnya kerjaan Islam. Senah perdangan baru, Malaka merupakan salah satu kekuatan baru, kekuatan ini berasal dari pesisir Malaysia. Negara ini menjadi pelahuan sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan luas yang membentang dari cina dan Maluku di ujung timur Afrika dan Mediterania di ujung barat. Historis antara perdangan dan Islam juga terlihat dalam perkembangan di beberapa pulau di Indonesia. Cerita tentang Kejayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis yang memiliki teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah rempah dunia. Dan disini awal mula era Kolonialisme.

SISTEM MONOPOLI VOC

          Sistem Monopoli VOC terdapat dalam masa penjajahan Belanda sekitar 1602 – 1942. Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan kerajaan kecil di Indonesia. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602.Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah – rempah di Indonesia. Hal ini terjadi selama 3,5 abad. Hal yang pertama VOC adalah berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting yang dijadikan pusat VOV. Untuk keperluan tersebut VOC mengincar kota Jayakarta. Ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta. 

          Mula – mula VOC mendapatkan izin dari Pangeran untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta, tetapi J.P. Coen yang menjabat sebagai gubernur VOC malah menyerang Pangeran Wijayakrama. Kota Jayakarta direbut dan dibakar, kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta J.P. Coen membangun sebuah kota baru yang beri nama Batavia. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC. Dengan kedudukan yang makin kuat VOC melakukan politik dividi et Impera atau politik mengadu domba kepada kerajaan – kerajaan yang ada di Indonesia. VOC juga sering ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan – kerajaan di Indonesia.

          Setelah berhasil menguasai seluruh kota penghasil rempah- rempah di Indonesia. VOC  diberikan hak Octrooi (Hak Istimewa) oleh Kerajaan Belanda. Hak Istimewa tersebut antara lain             :
1.     Hak monopoli perdagangan
2.    Hak mencetak dan mengeluarkan uang
3.    Hak mengadakan perjanjian
4.    Hak mengumumkan perang
5.    Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
6.    Hak memungut pajak
7.    Hak memiliki angkatan perang
8.    Hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri

          Dengan hak yang dimiliki VOC, maka kongsi dagang yang sering di sebut “Kompeni” berkembang dengan pesat. VOC memonopoli seluruh hasil rempah rempah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kepada masyarakat biasa, kompeni juga mengharuskan kerajaan – kerajaan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi, rempah – rempah, kayu jati dsb kepada VOC. Hasil bumi itu harus diberikan kepada VOC dengan jatah yang sudah ditetapkan oleh VOC.
Adapun bentuk aturan paksaan VOC yang diterapkan di Indonesia, antara lain     :
a.    Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai sendiri seluruh perdagangan rempah – rempah di Indonesia.
b.    Contingen Stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
c.    Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah di tetapkan.
d.    Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyar Priangan untuk menanam kopi.

          Apabila seluruh aturan yang telah di tetapkan oleh VOC tidak di jalan kan maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman. Hukuman terhadap para pelanggar disebut ekstirpasi . hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah – rempah milik petani dan pemiliknya disiksa atau bisa – bisa dibunuh.

SISTEM TANAM PAKSA

          Sistem tanam paksa / Cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830 meniru gaya pemerintahan Deandles dan Raffles dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja penduduk pribumi, yang mewajibkan setiap desa menyisishkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah colonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah colonial. 

          Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sistem tanam paksa terjadi awal abab 19, pemerintah belnada mengeluakan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (Pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan Johannes Van Den Bosch menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisis kekosongan kas Negara dengan cara peningkatan produksi tanaman ekspor melalui tanam paksa.

Ketentuan – ketentuan yang diterapkan oleh Van Den Bosch sebagai berikut        :
1.     Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya utuk ditanami tanaman perdagngan yang sudah ditentukan.
2.    Bagian tanah yang digunakan untuk menanan tanaman wajib tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.
3.    Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan dibayarkan kembali sisanya.
4.    Tenaga dan waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi dari tenaga dan waktu dalam menanam padi.
5.    Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab pemerintah.
6.    Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahunnya di perkebunan milik pemerintah.
7.    Penggarapan tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Pegawai Belanda secara umum mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutannya.

Namun dalam perjalanan sistem tanam paksa banyak sekali penyimpangan ketentuan yang terjadi seperti          :
-        Sawah dan lading petani terbengkalai karena perhatian dipusatkan pada penanaman tanaman wajib.
-        Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu dari waktu yang ditentukan.
-        Luas lahan untuk penanaman tanaman wajib melebihi dari seperlima lahan garapan.
-        Lahan yang disediakan untuk penanaman tanamana wajib tetap dikenakan pajak tanan.
-        Kelebihan hasil panen dan jumlah pajak yang dibayarkan tidak dikembalikan.
-        Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab petani.

Semua penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa telah mengakibatkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat seperti    :
1)    Bagi Indonesia (khususnya Pulau Jawa)
a)    Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja terus menerus sehingga penghasilan menurun drastis.
b)   Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi dan menanggung resiko apabila terjadi kegagalan panen.
c)    Timbulnya tekanan fisik dan psikis yang bekepanjangan.
d)   Timbulnya bahaya kemiskinan yang semakin berat
e)    Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana – mana sehingga angka kematian meningkat drastis. 

           Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian mengakibatkan jumlah penduduk menurun dratis. Selain itu juga terjdi penyakit busung kapar (hongorudium) dimana-mana. 

          Reaksi dan Tentangan dari berbagai pihak dengan mengadakan pelawanan, seperti yang dilakukan petani tebu di pasuruan 1833. Bahkan orang Belanda sendiri juga banyak yang menentang sistem tanam paksa tersebut. Hingga akhirnya sistem tanam paksa itu ditiadakan

SISTEM EKONOMI KAPITALIS LIBERAL

          Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku – pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya – sumber daya ekonomi atau factor produksi. Asset dan factor produksi dari sistem ekonomi liberal kapitalis sebagian besar berasal dimiliki swasta/pribadi. Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar – besarnya dan bebas melakukan kompetisis untuk memenangkan persaingan bebas. Tetapi dilain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi, menjaga dan member fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik – baiknya.

Ciri – ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis   :
A.   Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
B.    Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
C.   Masyarakat terbagi menjadi golongan yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
D.   Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri.
E.    Peranan modal sangatlah penting dalam ekonomi liberal kapitalis.
F.    Timbul persaingan dalam masyarkay terutama dalam mencari keuntungan.
G.   Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
H.  Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
I.     Biasanya barang – barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis memiliki Kelebihan dan Kekurangan yaitu :

Kelebihan   :
1.     Menumbuhkan inisiatif dan kreasi msyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi mengunggu perintah dari pemerintah.
2.    Setiap individu bebas memiliki sumber – sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3.    Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
4.    Menghasilkan barang – barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
5.    Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
6.    Kegiatan ekonomi  lebih cepat maju karena persaingan tersebut.

Kekurangan :
1.     Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
2.    Masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
3.    Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
4.    Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
5.    Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.
6.    Dapat menciptakan kesenjangan antar masyarakat.
7.    Renta terhadap krisis ekonomi.

Negara- Negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain         :
1. Benua Amerika    : Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Meksiko, Paraguay, Peru, dan Venezuela.
2. Benua Eropa       : Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Ceko, Slovakia, Denmark, Perancis, Jerman,  Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
3. Benua Asia                   : India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.
4. Kepulauan Oceania       : Australia dan Selandia Baru.
5. Benua Afrika       : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.

ERA KEPENDUDUKAN JEPANG

          Awal kependudukan jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan Jepang. Menipisnya persediaan minyak bumi untuk keperluan perang dan tekanan dari Amerika Serikat yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Jepang mendarat di tiga daerah di Pulau Jawa yaitu Banten, Indramayu dan Rembang. Melalui Indramayu, Jepang dengan cepat merebut pangkalan udara Kalijati yang dikuasai oleh Belanda. Hingga akhirnya tanggal 9 Maret tahun Showa 17,upacara serah terima kekuasaan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati diadakan.

          Indonesia sudah lama diincar bala tentara Jepang. Alasanyannya adalah melimpah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini sangat penting untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Pada era kependudukan Jepang, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang. Cirinya adalah adanya pengaturan, pembatasan, dan pegausaan faktor – faktor produksi oleh pemerintah militer. Pemerintah militer Jepang langsung mengawasi perkebunan untuk diberdayakan untuk perang. Dalam bidang perbankan Jepang melikuidasi bank – bank peninggalan Belanda. Kemudian Jepang mendirikan bank – bank sendiri. Jepang juga mengelarkan uang baru untuk menutup deficit akibat pembangunan bidang militer. 

          Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia bersikap manis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan bebas dari kesengsaraan yang dilakukan oleh bangsa Belanda .Masyarakat Indonesia terbuai ucapan dan janji manis dari bangsa Jepang. Padahal Bangsa Jepang juga memanfaatkan Indonesia dengan meeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya tenaga dari masyarakat pribumi sama seperti yang di lakukan oleh bangsa Belanda.
          Dengan mengekploitasi Jepang memberlakukan sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang, dan berikut beberapa hal yang diberlakukan     ;
1. kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Mulai dari hasil perkebunan, pabrik, hasil pertambangan, bahan mentah, bank hingga perusahaan semua digunakan untuk mendukung kegiatan perang.
2. Jepang mengawasi ekonomi Indonesia secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Jepang mengendalikan harga, menggendalikan perkebunan, mengendalikan peredaran sisasisa persediaan barang dan mengendalikan penggunaan barang.
3. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya semua kekayaan yang dimiliki masyarakat dkorbankan untuk kepentingan perang.

CITA CITA EKONOMI MERDEKA

          Setiap kehidupan mempunyai cita cita yang ingin digapai, bukan hanya menjadi sebuah angan semata. Kemerdekaan Indonesia tahun ini telah menginjak ke 70 tahun. Angka yang seharusnya sudah merdeka dalam arti sesungguhnya. Bukan hanya merdeka dari jajahan Negara lain secara nyata, tetapi merdeka dari segala aspek kehidupan. Merdeka dari jajahan Negara lain secara terselubung, sebagai contoh PT Freeport yang mengeksploitasi kekayaan bumi Indonesia dengan hanya memberi beberapa persen pendapatan untuk Negara Indonesia. Merdeka dari kemiskinan contohnya semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan cepatnya laju ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh bung Hatta “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960). 

          Dengan itu cita cita dari kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah menjadi suatu negara yang bukan hanya merdeka dari jajahan bangsa lain tetapi juga merdeka dari kemiskinan, kebodohan, penjajahan terselubung, dan keterbelakangan ekonomi. Indonesia adalah Negara yang kaya. Kaya akan SDA contohnya melimpahnya hasil perut bumi, melimpahnya hasil perkebunan, melimpahnya hasil laut dan masih banyak lagi. Kaya akan SDM menurut data yang diperoleh Indonesia menjadi penduduk terpadat ke 4 di dunia dengan memiliki 44,98% penduduk usia produktif pada tahun 2013, dengan pendidikan yang baik Indonesia dapat dipastikan menjadi Negara maju. Kaya akan budaya yang dapat menghasilkan pendapatan dari sector pariwisata. Dengan begitu banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia seharusnya kita dapat mendominasi ekonomi di dunia. Dengan itu sekarang dan sampai seterusnya kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan dari penjajahan semata tetapi kemerdekaan dari segala kesusahan dan menjadi Negara yang dapat mendominasi perekonomian dunia.

EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE PEMERINTAHAN

          Ada  5 periode pemerintahan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu      :
1.     Orde Lama (1950–1959)
2.    Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
3.    Masa Transisi (1965–1966)
4.    Orde Baru (1966–1998)
5.    Era Reformasi (1998–sekarang)
Tetapi kali ini saya akan membahasa 3 dari periode diatas yaitu orde lama , orde baru dan reformasi.

1. Orde Lama (1950 – 1959)
          Sebagai Presiden pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
-        Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.
-        Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
-        Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
-        Serta beberapa kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.

          Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :
1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuh-bangunnya cabinet - tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.
3) Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.
Naik turun perekonomian Indonesia sangat terasa pada masa orde lama ini karena kita baru merasakan mengurus Negara dengan segala permasalahan di dalamnya.

2. Orde Baru (1966–1998)
          Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

          Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik.

          Tetapi meskipun masih relatif tidak stabil, perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat daripada orde lama karena Indonesia sudah mulai memahami arus perekonomian. Dengan bukti pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I di tahun 1974. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia di tahun 1970-an. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

3. Reformasi (1998 – Sekarang) 

          Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

1.      Masa Kepemimpinan B.J. Habibie
          Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian . Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

          Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 

2.      Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Kepemimpinan Gus Dur
   Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
   Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
   Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
   Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

3.      Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
          Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
   Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

          Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

          Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4.      Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I  (Era SBY- JK) = (2004-2009)
          Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

          selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

          Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY- Budiono) = (2009-2014)
 Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Demikian tulisan saya, kurang lebih saya mohon maaf karena saya juga masih terus belajar, banyak yang saya jadikan refrensi dalam tulisan ini jadi saya mengucapkan terima kasih atas semua sumber. Dan saya berharap tulisan saya ini dapat menambah wawasan pembaca. dan sampai jumpa dengan tulisan tulisan saya selanjutnya.

Wassalamualikum wr.wb

Sumber         :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar