Assalamualikum Wr. Wb
Selamat pagi pembaca, apa kabar semuanya?? Semoga pada sehat yaaa amiin (. Baiklah hari ini saya akan menulis tentang sejarah koperasi di Indonesia. Semua mungkin sudah mengetahui apa itu koperasi. Secara singkat koperasi dapat dikatakan sebagai badan usaha yang bergerak dibidang keuangan. tetapi dalam UU tahun 1992,Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menelisik lebih dalam lagi, saya akan membahas sejarah terbentuknya koperasi di Indonesia. Tulisan saya ini adalah hasil pembahasan dari kelompok saya.
Sejarah koperasi di Indonesia
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.
Pada masa penjajahan saat diberlakukan “culturstelsel” tepatnya pada tahun 1896, seorang Pamong Praja Patih Raden Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh 1.lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.
Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para 2.pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan 3.Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian dengan 2 tahap, yaitu:. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Kedua pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta menghasilkan misi:”memperbaiki dan meningkatkan kecerdasaan talyat melalui pemdidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi, telah didirikan toko adil” sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi. Pada tahun 1915 dibuat peraturan 4.Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 5.Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi 6.kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).
Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam 7.Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Inidonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan.
Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI).Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No.79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No.1669.
Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sebagai puncak pengukuhan hukum dari upaya mempolitikkan (verpolitisering) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni di terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat didalam Lembaran Negara No.75 tahun 1960. Bersamaan dengan disyahkannya UU No. 14 tahuhn 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya merupakan ajang 8.legitiminasi terhadap masuknya kekuatan kekuatan politik di dalam koperasi sebagaimana diatur oleh UU Perkoperasian tersebut. Pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Sebuah pertanyaan sederhana namun membutuhkan jawaban rumit, terlontar dari seorang peserta? Mengapa jarang dijumpai ada Koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta (konglomerat) dan BUMN? Mengapa gerakan ini hanya berkutat dari persoalan yang satu ke persoalan lain, dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat? Mengapa Koperasi sulit berkembang di tengah ?habitat? alamnya di Indonesia?? Inilah sederet pertanyaan yang perlu dijadikan bahan perenungan. Padahal, upaya pemerintah untuk ?memberdayakan? Koperasi seolah tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program : KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga? paket program? dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju.
Namun, kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis? pupuk bawang? , pelaku bisnis tak profesional. Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi Koperasi yang berhubungan dengan semangat. Di Indonesia, beberapa Koperasi sebenarnya sudah bisa dikatakan memiliki unit usaha besar dan beragam serta tumbuh menjadi raksasa bisnis berskala besar. Beberapa Koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia, yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omset mereka mencapai milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai bidang usaha-bisnis komersial.
Sekian pembahasan dari saya tentang sejarah koperasi di Indonesia.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://kementeriankoperasi.com/awal-sejarah-koperasi-di-indonesia/
http://wanda240307.blogspot.co.id/2010/01/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di_02.html
http://duniabaca.com/pengertian-dan-prinsip-koperasi.html
http://www.referensimakalah.com.2013/02/pengertian-koperasi-secara-umum.html
Kelompok 8 :
1. Naufal Ahmad Fawazi
2. Renaldi Haditiatmadja
3. Neysa Dewi
4. Raissya Maghdalifah
Sabtu, 24 Oktober 2015
Kamis, 06 Agustus 2015
Administrasi Indonesia (Tulisan)
Assalamualikum
wr.wb.
Hai pembaca, apa kabar semuanya ?
kali ini saya akan membagi ilmu di dunia perkantoran, tetapi bukan karena saya
sudah bekerja melainkan saya hanya mengulas pelajaran yang pernah saya pelajari
semasa di SMK. Banyak sekali ilmu yang saya pelajari tentang Administrasi
Perkantoran seperti :
·
Memahami prinsip –
prinsip penyelengaraan Administrasi Perkantoran
·
Mengelola dana kas
kecil
·
Melakasanakan tata
surat menyurat dan kearsipan
·
Tata cara bekerja
sama dengan kolega
·
Menangani dokumen
·
Mengelolan pertemuan
rapat
·
Memberikan Pelayanan
kepada pelanggan
·
Wirausaha
·
Tata cara menggunakan
Stenografi
·
Memahami Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan hidup (K3LH)
·
Mempersiapkan
Perjalanan Bisnis
Sebelum
masuk ke dalam kegiatan yang dilakukan dalam administrasi perkantoran, alangkah
baiknya kita mengenal apa itu Administrasi Perkanotran secara mendalam.
Pengertian Administrasi
Di segala segi kehidupan pasti kita
akan menemukan ilmu administrasi. Maka itulah saya akan membahas administrasi
secara luas sebelum membahas sub sub pokok administrasi seperti administrasi
Perkantoran. Administrasi? Siapa yang tidak mengenal dan memakai ilmu
administrasi di kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari setiap ari kita
menggunakan ilmu administrasi. Tetapi masih banyak orang yang belum mengenal
administrasi lebih dalam lagi. Dan masih banyak orang juga hanya melingkupkan administrasi sebagai
kegiatan yang berada didalam kantor. Padahal administrasi memiliki pengertian
yang sangat luas.
Kata Administrasi berasal dari
bahasa latin, yaitu Ad dan Ministrate. Ad yang berarti Intensif dan Ministrate
yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris,
administrasi disebut “administration” yang berarti tata usaha. Sedangkan
menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), administrasi adalah usaha dan
kegiatan yang meliputi pentepana tujuan serta penetapan cara – cara
penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang erkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahn, kegiatan kantor dan tata usaha.
Dalam arti yang sempit, administrasi
adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis
dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta
memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu
sama lain, atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha.
Sedangkan dalam arti yang luas,
administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan kerja sama yag dilakukan oleh dua
orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam
struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai
tujuan secara efektif dan efisien.
Selain pengertian di atas, administrasi
juga di artikan oleh para ahli dibidangnya, seperti :
Arthur Grager
Administrasi adalah fungsi tata
penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.
Sondang P. Siagian
Administrasi adalah keseluruhan
proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Soewarno Handayaningrat
Administrasi dalam pengertian yang
sempit berasal dari kata Administratie (Belanda) yakni meliputi kegiatan
pembukuan atau catat mencatat, surat –
menyurat dan yang lainnya yang bersifat teknis khususnya ketatausahaan (1988:2)
The Liang Gie
Administrasi dalam pengertian yang
lebih luas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu
kelompok orang mengenai suatu hubungan kerjasama yakni dengan mencapai tujuan
tertentu (1980:9)
Berdasarkan dari beberapa pengertian
diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses
penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dalam kerja sama untuk mecapai tujuan tertentu.
Ruang Lingkup Administrasi
1. Organisasi, merupakan wadah dimana usaha kerja samaitu
diselengarakan. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang
laras. Termasuk pula dalam proses mengorganisir atau membentuk organisasi ialah
penetapan tujuan yang hendak dicapai.
2. Manajemen, merupakan kegiatan dalam administrasi untuk mengurus,
mebimbing dan mengarahkan agar suatu tujuan dapat tercapai.
3. Kepegawaian, merupaka kegiatan yang berhubungan dengan sumber tenaga
kerja yang sangat penting di dalam suatu kegiatan usaha.
4. Keuangan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan,
perencanaan pembiayaan, kegiatan akuntansi, kegiatan audit dan kegiatan
kegiatan dalam bidang keuangan.
5. Perlengkapan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan
kebutuhan peralatan, perlengkapan kerumahtanggan dalam kegiatan usaha itu
sendiri.
6. Kepemimpinan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan memimpin,
mengarahkan dan memotivasi seluruh unsure yang berasa dalam kegiatan usaha.
7. Tata Usaha, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas
menggumpulkan, mencatata, megirim, mengolah atau menyimpan data-data/ informasi
ang berkitan dengan kegiatan usaha.
8. Tata Hubungan, merupakan kegiatan yang berhubungan sebagai pondasi
dalam kegiatan usaha, jika tidak ada tata hubungan yang baik dalam usaha akan
dipastikan usaha tidak akan berjalan seperti tujuan awal dibangunya usaha, oleh
karena itu kita harus melakukan tata hubungan yang baik dengan karyawan,
kolega, pelanggan bahkan lingkungan sekitar usaha ataupun kehidupan kita
sendiri.
Setelah kita telah membahas tentang
administrasi dan ruang lingkupnya, sekarang kita membahas apa itu
kantor/perkantoran dan ruang lingkupnya.
Pengertian Kantor
Seperti yang sudah kita tau kantor adalah sebuah tempat
yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan – kegitaan perusahaan. Tetapi
pengertian kantor ternyata lebih luas dari yang kita kira selama ini, mulai
dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hingga menurut para
ahli.
Pengertian kantor secara etimologis
kantor berasa dari Belanda “Kantoor”, yang maknanya : ruang tempat bekerja,
tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi dan sebagainya. Dalam bahsa inggris
“office” memiliki makna yaitu : tempat memberikan pleyanan (service), posisi,
atau ruang tempat kerja. Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)
dapat diartikan sebagai balai (gedung,rumah,ruang) tempat mengurus suatu
pekerjaan (perushaan dsb) ; tempat bekerja. Pengetian lainnya, kantor merupakan
suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat, personil, dan personl
ketatausahaan untuk membantu pimpinan organsiasi.
Pengertian kantor dapat dibedakan
menjadi 2, yaitu kantor dalam arti dinamis dan dalam arti statis:
Kantor dalam arti dinamis,
merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan,
penyimpanan/pendistribusian data/informasi. Atau dapat dikatakan sebagai
kegiatan ketatausahaan.
Sedangkan kantor dalam arti statis,
merupakan ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jawatan,
badan, perusahaan, serta temoat atau ruangan penyeenggaraan kegiatan
pengumpulan, pencatatan, pengolahan,penyimpanan, penyampaian/pendistribusian
data /informasi.
Selain
pengertian diatas, saya juga akan menyampaikan beberapa pengertian kantor dari
para ahli, seperti:
Ulbert
Silalahi (1997:6)
Merupakan tempat penyelenggaraan
kegiatan – kegiatan ketatusahaan berlangsung disebut kantor, yaitu suatu unti
kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan, dan operasi pengelolaan
informasi.
Moekijat
Kantor ialah sebagai tempat dimana
pekerjaan tatausaha.
J.C
Denyer
Kantor ialah setiap tempat, dimana
biasanya pekerjaan kantor dilakukan, dengan nama apapun juga diberikan kepada
tempat tersebut.
Prajudi
Atmosudirdjo
Kantor merupakan unit organisasi
yang terdiri atas tempat, staff personil, dan operasi ketatausahaan, guna
membantu pimpinan.
Dari beberapa pengertian diatas
dapat disimpulkan pengertian kantor adalah wadah atau tempat untuk sekelompok
orang melakukan kegiatan ketatausahaan serta bertujuan memberikan pelayanan
komunikasi, pengelolaan infomasi yang berguna untuk keberlangsungan kegiatan
perusahaan dengan nama apapun yang diberikan untuk tempat tersebut.
Setelah kita mengetahui pengertian
lebih dalam tentang Administrasi dan Kantor, maka saya akan mengulas arti dari
Administrasi Perkantoran lebih mendalam.
Pengertian Administrasi Perkantoran
Secara umum orang mengartikan
administrasi perkantoran sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan
catat-mencatat informasi yang ada secara sistematis untuk disajikan kembali
dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti luas pengertian
administrasi perkantoran adalah serangkaian kerja sama yang dilakukan secara
sistematis dan terkoordinasi berdasarkan pembagian tugas sesuai struktur
organisasi untuk mecapi tujuan secara efektif dan eifisien. Sedangkan dalam arti
sempit pengertian administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang
bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan
penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan
keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan
organisasi.
Istilah administrasi perkantoran
dalam kepustakaan luar negeri disebut office management (manajemen
kantor).manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang
memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan secaraefektif dan member dampak kelancaran pada bidang
lainnya.dan berikut adalah pengertin administrasi perkantoran/manajemen kantor
menurut para ahli :
William
Spriegel dan Ernest Davies
Menurut William Spriegel dan Ernest
Davies, dalam bukunya yang berjudul Principle of Business Organization and
Operation, manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap
kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan
penjualan.
George
R. Terry
Mengemukakan dalam bukunya yang
berjudul Office Management and Control, manajemen kantor adalah perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordiasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan
pelaksanaanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Millis
Geoffrey
Manajemen kantor adalah seni
membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan
lingkungannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan.
Willian
Leffingwell dan Edwin Robinson
Willian Leffingwell dan Edwin
Robinson dalam bukuna yang berjudul Textbook of Office Management, mengemukakan
bahwa manajemen kantor sebagai suatu fungsi, yang merupakan cabang dari seni
dan ilmu manajemen yang berkaitan denga pelaksanaan pekerjaan kantor secara
efisien, kapan pun dan dimanapun pekerjaan itu dilakukan.
Arthur
Granger
Menurut Arthur Granger, dalam
bukunya yang berjudul National Office Management Association Report, manajemen
kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan
perekaman dari suatu organisasi.
W.H.
Evans
Dalam buku administrasi perkantoran
modern mendefinisikan administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan
dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses
pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi.
Dengan demikian, pada pokoknya
administrasi perkantoran/manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas
merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), menggarahkan (memberikan
arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai
menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau
kegiatan. Tidak tertibnya administrasi perkantoran akan berakibat tidak
tertibnya pekerjaan ketatusahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan
pekerjaan operatif, menghambat pengambilan kebijaksanaan/keputusan oleh
pimpinan, dan menghambat perkembangan kemajuan organisasi.
Ruang
lingkup Administrasi Perkantoran
Ruang lingkup administrasi
perkantoran mencakup kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja perkantoran.
Kegiatan
kantor :
·
Perencanaan
Perkantoran (Office Planning)
·
Pengorganisasian Perkantoran
(Office Organizing)
·
Pengarahan
Perkantoran (Office Actuating)
·
Pengawasan
Perkantoran (Office Controlling)
Sarana
dan Fasilitas Kerja Perkantoran :
·
Lokasi Kantor
·
Gedung
·
Peralatan
·
Interior
·
Mesin-mesin Kantor
Sekian penjelasan tentang pengertian
Administrasi, Kantor dan Administrasi Perkantoran & Ruang lingkup dari
Administrasi, Kantor dan Administrasi Perkantoran. Semoga tulisan saya dapat
menambah ilmu pengetahuan pembaca semuanya. Terima kasih atas perhatian pembaca
semua dan maaf apabila ada salah dalam penulisan entah itu susunan kata, ketikan, maupun persamaan isi dari blog
blog yang lain, karena saya juga masih belajar dari semua blog blog yang lain.
Wassalamualaikum
wr.wb
Sumber
:
Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Kemiskinan dan Kesenjangan
Assalamualaikum Wr. Wb
Selamat sore semuanya, semoga dalam
keadaan baik baik aja yaa dan dalam lindungan Allah SWT amiin. Bagaimana
keadaan hari ini? Lancar semua kah? Semoga lancar yaa. Okedeh tanpa berlama
lama lagi saya akan melanjutkan tugas softskill saya. Kali ini saya akan
membahas tentang KEMISKINAN DAN KESENJANGAN (No. 6/7).
KEMISKINAN
Kemiskinan adalah permasalahan yang
selalu menjadi tugas utama pemerintah untuk di selesaikan. Namun dari tahun ketahun,
tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maupun penurunan. Masalah yang menjadi
tolak ukur keberhasilan pemerintah untuk membenahi negaranya. Kemiskinan, yang
juga menjadi tolak ukur seberapa berhasilkah/ seberapa majukah suatu Negara.
Kemiskinan adalah Polemic yang tidak berujung. Disini saya akan membahas semua
tentang kemiskinan. Dan saya akan mengawali dengan apa itu kemiskinan?
Kemiskinan, semua orang tentu sudah
mengerti apa itu kemiskinan. Banyak definisi yang dilontarkan masyarakat
tentang kemiskinan. Mulai dari pernyataan hidup serba kekurangan, tidak
memiliki barang apapun, untuk makan saja susah, hingga beratnya kehidupan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemiskinan adalah keadaan miskin, situasi
penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan
perumahan yang sangat diperlukan ntuk mempertahankan tingkat kehidupan yang
minimum.
Menurut Sar A. Levitan dalam Ala
(1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang – barang dan pelayanan
– pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak. Pemikiran
mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada
dasarnya berkaitan dengan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
(Mikelsen). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial,
kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar
minimum untuk hidup layak.
Kemiskinan memiliki konsep yang
beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran
kemampuan/daya beli, yaitu US $1 atau US $2 per kapita per hari. Sedangkan BPS
mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan. Nilai garis
kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan
minimum yang di butuhkan oleh seseorang, yaitu 2100 kalori perkapita per hari,
ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasae
seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan
rumah tangga dan individu yang mendasarinya.
GARIS KEMISKINAN
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat
minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup
yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum
masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih
tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Sudah disinggung sedikit di atas
tentang garis kemiskinan yang dinyatakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang
menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang di butuhkan oleh
seseorang, yaitu 2100 kalori perkapita per hari, ditambah dengan kebutuhan
minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi:
papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu
yang mendasarinya.
Menyangkut garis kemiskinan, secara
teoritis garis kemiskinan dapat dihitung denganmenggunkan tiga pendekatan yaitu
pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran(Bappenas, 2000 dalam Darwis,
2001).Merujuk pada garis tersebut maka peneliti hanya membagi tingkat
kemiskinan kedalam dua pendekatan garis kemiskinan dengan pendekatan aspek
pendapatan dan garis kemiskinan dengan pendekatan aspek pengeluaran.
Garsi Kemiskinan (GK) pada aspek pendapatan
diukur dengan syarat/ketentuan yang dipakai oleh Bappenas yaitu US$ 1 per
kapita per satu hari. Hal ini sesuai dengan penjelasan Staf Ahli Meneg
PPN/Kepala Bappenas bidang Sumberdaya Manusia dan Kemiskinan (Bambang
Widiyanto) yang menyatakan bahwa pemerintah menggunakan defenisi penduduk
miskin menurut Millennium Development Goals (MDGs), yakni masyarakat
berpenghasilan di bawah US$ 1 per kapita per hari (Gunawan dan Siregar, 2007).
Pendekatan dengan aspek pengeluaran
diukur dengan metode yang digunakan oleh lembaga BPS dan BAPPENAS. Metode yang
digunakan BPS dan BAPPENAS untuk mengukur kemiskinan adalah menghitung GK dan
keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera 1 untuk mengukur kemiskinan adalah
menghitung GK menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach) ,yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan
makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).
PENYEBAB DAN DAMPAK KEMISKINAN
Penyebab Kemiskinan
Secara
umum, penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat mazhab (Spicker,
2002),yaitu:
1.
Individual
explanation,
mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh
karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti
malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja.
Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk memilih pekerjaan, memilih jalan
hidup, memilih tempat tinggal, memilih sekolah dan lainnya.
2.
Familial
explanation,
mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan.
Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia kedalam kemiskinan. Akibatnya ia juga tidak
mampu memberikan pendidikan yang layak
kepada anaknya, sehingga anaknya juga
akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus menerus dan turun temurun.
3.
Subcultural
explanation,
menurut mazhab ini bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan,
adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan.
Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah
kaum perempuan, kebiasaan yang
enggan untuk bekerja keras dan menerima
apa adanya, keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang terhormat
meski tidak diberi bayaran dan berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang
seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang membuat demikian.
4.
Structural
explanations,
mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan,
perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturanlain
menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan
kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.
Selain
itu, Penyebab Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan :
•
penyebab individual, atau
patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau
kemampuan dari si miskin;
•
penyebab keluarga, yang
menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
•
penyebab sub-budaya
("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
•
penyebab agensi, yang melihat
kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah,
dan ekonomi;
• penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial.
Menurut Nugroho
dan Dahuri (2004) Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah
dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya).
• Kemiskinan alamiah dan
ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain
sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam
pembangunan.
• Kemiskinan struktural dan
sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan
kebijakan dalam pembangunan.
• Sedangkan kemiskinan
kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa
kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan
Dampak
Kemiskinan
Dampak
kemiskinan antara lain :
·
Kriminalitas
·
Tingkat pendidikan rendah
·
Tingkat kesehatan rendah dan meningkatnya
angka kematian
·
Pengangguran
·
Konflik sosial bernuasa SARA
PERTUMBUHAN,
KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Hubungan antara tingkat kesenjangan dengan pertumbuhan
ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi
dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada
tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan
tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet
didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator
kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.
Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada phenomena
“Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan
produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor
yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan
adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat menaikan
kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor
(Ferreira, 1999, 4).
Berikut adalah hubungan
antara pertumbuhan, kesenjangan dan kemiskinan :
1. Hubungan antara Pertumbuhan dan
Kesenjangan: Hipotesis Kuznets
Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan
ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara
dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan
seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat
kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar
pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum
kaya. Studi dari Jantti (1997) dan Mule
(1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin
dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat
menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an. Jantti membuat kesimpulan semakin besar
ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi,
perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.
Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan
pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri
dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.
Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya
didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar
Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara
(time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan
tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi
dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural)
ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.
2. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan
Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan
kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti
yang telah dibahas di atas. Mengikuti
hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan
cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang
miskin berangsur berkurang. Namun banyak
factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap
tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga
kerja dan struktur ekonomi.
INDIKATOR
KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Adapun indikator – indikator
kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai
berikut :
·
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (
sandang,pangan, papan ).
·
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup
dasar lainnya ( kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi
).
·
Tidak adanya jaminan masa depan ( karena
tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga ).
·
Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat
individual maupun massa.
·
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
terbatasnya sumber daya alam.
·
Kuranganya apresiasi dalam kegiatan sosial
masyarakat.
·
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan
mata pencaharian yang berkesinambungan.
·
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat
fisik maupun mental.
·
Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial
( anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga,janda
miskin,kelompok marginal dan terpencil ).
Indikator - indikator Kesenjangan
dari segi Pendapatan
Adapun
indikator – indikatornya antara lain sebagai beikut :
·
UMR yang
ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang
berbeda.
·
PNS (
golongan atas ) lebih sejahtera dibandingkan petani.
·
Pertanian
kalah jauh dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3
% di tahun 2011, padahal Indonesia merupakan Negara agraris.
Tetapi ada beberapa
indicator kesenjangan dan kemiskinan dalam perhitungan :
· INDIKATOR KESENJANGAN
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan
dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni
axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur
adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized
entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai
koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan
sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 :
ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari
kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin
jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat
ketidakmerataan distribusi pendapatan.
· INDIKATOR KEMISKINAN
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara
ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan
standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin
dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan
minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang,
serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan,
yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head
Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering
digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index
merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin
adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis
kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non
makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis
kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food
line).
Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang
diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi
empiris. Pertama, the incidence of proverty : presentase dari populasi yang
hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis
kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of property yang
menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks
jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks
ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis
kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
KEMISKINAN DI INDONESIA
Pengentasan kemiskinan tetap merupakan
salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia
yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2-per hari hampir sama dengan
jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2- per hari
dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Komitmen pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium
(atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah
telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009,
termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen
pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan
nasional mendekati kondisi sebelum krisis, hal ini tetap berarti bahwa sekitar
40 juta orang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Lagi pula, walaupun
Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, proporsi penduduk
yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$2-per hari sama dengan
negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, misalnya Vietnam.
Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama,
banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang
setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun
tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran
kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas
kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong (miskin
dari segi pendapatan) dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses
terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan
manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia,
perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
1. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka
kemiskinan nasional sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas
garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat
2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih
serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Bidang-bidang khusus
yang patut diwaspadai adalah:
•
Angka gizi buruk (malnutrisi)
yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun terakhir: seperempat anak di
bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi
buruk tetap sama dalam tahun- tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan
angka kemiskinan.
•
Kesehatan ibu yang jauh lebih
buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, angka kematian
ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih
besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia hanya
sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.
•
Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan
dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara
penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kuintil termiskin,
hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89
persen untuk kohor yang sama.
•
Rendahnya
akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil
paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah
pedesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.
•
Akses
terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen
penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak
memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu
persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan
kotoran berpipa.
3. Perbedaan antar daerah yang besar
di bidang kemiskinan. Keragaman antar daerah merupakan ciri khas Indonesia, di
antaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan
perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di
Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan
infrastruktur dasar hanya sekitar 50 persen masyarakat miskin di pedesaan
mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi
masyarakat miskin di perkotaan. Tetapi yang penting, dengan melintasi kepulauan
Indonesia yang sangat luas, akan ditemui perbedaan dalam kantong-kantong
kemiskinan di dalam daerah itu sendiri.
FAKTOR
PENYEBAB KEMISKINAN
Menurut Todaro (1997) menyatakan
bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu:
• perbedaan
geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
• perbedaan
sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,
• perbedaan
kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya
• perbedaan
peranan sektor swasta dan negara,
• perbedaan
struktur industri,
• perbedaan
derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain
• perbedaan
pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.
Menurut Studi empiris Pusat Penelitian
Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh
belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab
kemiskinan, yaitu:
1.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal
ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka
ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif,
rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota
keluarga.
2.
Rendahnya sumber daya fisik, hal ini
ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3.
Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh
rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4.
Rendahnya potensi wilayah yang ditandai
dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5.
Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan
oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6.
Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.
Menurut Ginanjar (1996) ada 4
faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:
A.
Rendahnya taraf pendidikan
B.
Rendahnya taraf kesehatan.
C.
Terbatasnya lapangan kerja.
D.
Kondisi keterisolasian.
KEBIJAKAN
ANTI KEMISKINAN
Banyak kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai macam masalah
kemiskinan, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Kebijaksanaan tidak langsung
Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan
kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan.
Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang
tentram, ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang.
2. Kebijaksanaan langsung
Kebijaksanaan langsung diarahkan kepada peningkatan peran
serta dan produktifitas sumber daya manusia ,khususnya golongan masyarakat
berpendapatan rendah. Melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang,pangan
dan papan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan – kegiaatan
sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan
masyarakat yang berpendapatan rendah.
Strategi oleh pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan adalah :
a). Jangka pendek :
•
membangun sektor pertanian,usaha kecil dan
ekonomi pedesaan.
•
Manajemen lingkungan dan SDA
•
Pembangunan transportasi, komunikasi, energy
dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam
pembangunan, dan proteksi social (termasuk pembangunan sistem jaminan social)
b). Jangka menengah dan panjang mencakup :
·
Pembangunan dan penguatan sektor swasta
·
Kerjasama regional
·
Manajemen APBN dan administrasi
·
Desentralisasi
·
Pendidikan dan kesehatan
·
Penyediaan air bersih dan pembangunan
perkotaan
·
Pembagian tanah pertanian yang merata.
Kebijakan pemerintah untuk
pengentasan kemiskinan sudah terealisasi
dengan mengucurkan dana APBN 2014 senilai Rp. 47,2 Triliun. Beberapa program
yang dibuat pemerintah untuk pegentasan kemiskinan seperti :
·
OPK (operasi pasar khusus)
·
Raskin (Beras Miskin)
·
JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial Bidang
Kesehatan)
·
PKSPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi BBM)
·
ASKESKIN
·
JAMKESMAS
·
JPS-DBO (Jaringan Pengaman Sosial Bidang
Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional)
·
BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
·
BSM (Bantuan Siswa Miskin)
·
BOS (Bantuan Opersional Sekolah)
·
BLT (Bantuan Langsung Tunai)
·
PKH (Program Keluarga Harapan)
·
KUR (kredit Usaha Rakyat)
·
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat)
Sekian tulisan saya tentang
kemiskinan dan kesenjangan, semoga tulisan saya kali ini dapat memberikan
pembaca ilmu baru. Untuk semua sumber saya mohon izin mengutip isi dari blog,
karena saya masih banyak belajar dari blog-blog kalian untuk jadi sumber
referensi saya. Terima kasih kepada semua pembaca maupun sumber atas refrensi
dan kunjungan ke blog saya.
Wassalamualikum Wr.Wb
Sumber :
Raihana Kaplale Sp.
MSc, 2012, FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA AMBON(STUDY KASUS DI DUSUN KRANJANG
DESA WAIYAME KEC. TELUK AMBON DAN DESA WAIHERU KEC. TELUK AMBON BAGUALA KOTA
AMBON)
Kasriyati S.Pd,2013,
Kemiskinan dan Penyebabnya di Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)